Menu

Bahtsul Masail

Hukum SPayLater dalam Tinjauan Fikih As-Syafi’i

📅 28 Oct 2026 ✍️ Oleh: admin
Hukum SPayLater dalam Tinjauan Fikih As-Syafi’i

Oleh : A. Nuchbah Alam

Pendahuluan

Di tengah zaman yang terus berubah, kita dihadapkan pada berbagai persoalan baru, baik dari segi budaya, sosial, maupun teknologi. Salah satunya adalah ShopeePay Later atau SPayLater, sebuah kemajuan dalam dunia belanja yang memudahkan pembeli untuk mencicil barang yang diinginkan. Pembayaran kepada penjual dilakukan lebih dahulu oleh pihak penyedia dana, lalu pembeli mengangsurnya kembali sehingga dapat memakai barang tersebut sesegera mungkin.

Namun dalam praktiknya, masih banyak orang yang belum mengetahui status hukumnya. Ketentuan layanan ini mengharuskan adanya tambahan pembayaran (berupa bunga atau biaya layanan) pada setiap bulan, serta denda apabila pembeli tidak membayar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui legalitasnya, diperlukan tiga pembahasan pokok:

1. Status uang yang digunakan untuk membeli barang.

2. Status tambahan pembayaran (bunga atau biaya layanan) setiap bulan.

3. Status denda keterlambatan.

Pembahasan Pertama: Status Uang yang Digunakan untuk Membeli

Uang yang digunakan untuk membayar barang kepada penjual adalah uang pihak lain yang dipinjamkan kepada kita. Dalam kasus ini, pihak penyedia dana SPayLater meminjamkan uangnya agar kita dapat membeli barang yang diinginkan. Dengan demikian, hubungan antara pembeli dan penyedia dana adalah hubungan utang-piutang (qardh).

Kasus ini serupa dengan contoh yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu’in:

فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 341)
ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا فاشترى له: كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد

Artinya: “Jika seseorang berkata, ‘Belikan aku roti dengan uangmu,’ lalu orang itu membelikannya, maka uang tersebut berstatus utang, bukan hadiah, menurut pendapat yang mu’tamad.”

Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi SPayLater terdapat dua akad yang perlu dibedakan:

• Akad jual beli antara pembeli dan penjual barang, yang pada dasarnya sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.

• Akad utang (qardh) antara pembeli dan penyedia dana, yaitu dana yang dibayarkan kepada penjual berstatus utang yang harus dikembalikan oleh pembeli.

Pembahasan Kedua: Status Bunga atau Biaya Tambahan Bulanan

Karena hubungan pembeli dan penyedia dana adalah utang, maka berlaku kaidah masyhur dalam fikih mengenai utang yang menarik manfaat tambahan:

الحاوي الكبير (6/ 246)
وقد روي عن النبي ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»

Artinya: “Telah diriwayatkan dari Nabi ﷺ: ‘Setiap utang yang menarik manfaat (tambahan), maka itu adalah riba.’”

Beberapa catatan penting terkait dalil ini:

• Syarat tambahan

Kaidah ini berlaku apabila manfaat atau tambahan itu disyaratkan dalam akad. Adapun tambahan sukarela saat melunasi utang yang tidak disyaratkan dalam akad merupakan persoalan yang berbeda dari pembahasan ini.

• Cicilan tidak sama dengan riba.

Membayar pokok utang secara berangsur tidak termasuk riba. Yang bermasalah adalah tambahan di atas pokok utang.

Pada SPayLater, pembeli diwajibkan membayar tambahan di atas pokok utang berupa bunga atau biaya layanan yang besarnya bergantung pada tenor. Tambahan ini ditujukan sebagai imbalan atas pemberian utang. Dengan demikian, jika hanya mengikuti kaidah di atas, hukum tambahan tersebut seharusnya adalah riba qardh sehingga haram.

Namun, dalam literatur fikih, persoalan utang ternyata memiliki ketentuannya tersendiri. Salah satu pembahasan yang relevan adalah apakah syarat yang disebutkan sebelum akad (misalnya saat pembuatan akun) memiliki pengaruh hukum terhadap akad yang terjadi kemudian.

Kaidah Syarat yang Mendahului Akad

Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir menjelaskan:

الحاوي الكبير (5/ 312)
قال الماوردي: اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا تأثير له لأنه لا يكون شرطا وإنما يكون وعدا أو خبرا

Artinya: “Al-Mawardi berkata: Ketahuilah bahwa syarat dalam jual beli hanya berpengaruh apabila menyertai akad. Adapun apabila syarat itu mendahului akad, maka ia tidak berpengaruh, karena ia tidak menjadi syarat, melainkan hanya janji atau kabar.”

Analisis

Dalam praktiknya, persyaratan tambahan imbalan di atas pokok utang ditetapkan saat pembuatan akun, yaitu sebelum akad pembelian. Maka, mengikuti teks al-Mawardi di atas, syarat tersebut:

• tidak berpengaruh pada akad (فلا تأثير له), sehingga tidak merusak akad;

• tidak dianggap sebagai syarat, melainkan hanya berstatus janji atau kabar (وعدا أو خبرا);

• tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad, karena kedudukannya hanya janji. Adapun hukum menepati janji dijelaskan pada bagian berikut.

Hukum Menepati Janji

Karena syarat yang mendahului akad berstatus janji, perlu dijelaskan hukum menepati janji. Dalam kitab I’anatuth Thalibin disebutkan:

إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين (3/ 182)
ويتأكد أيضا استحباب وفاء الوعد، قال تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: 91]، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]، وقال: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾ [الإسراء: 34]. ويتأكد كراهة إخلاف الوعد.
قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ [الصف: 2-3]. وروى الشيخان خبر: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.

Artinya: “Dan dikuatkan pula kesunnahan menepati janji. Allah Ta’ala berfirman: ‘Dan penuhilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji’ (QS. An-Nahl: 91), dan firman-Nya: ‘Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu’ (QS. Al-Ma’idah: 1), dan firman-Nya: ‘Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu akan dimintai pertanggungjawabannya’ (QS. Al-Isra’: 34). Dan dikuatkan pula kemakruhan mengingkari janji. Allah Ta’ala berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Sungguh besar kebencian di sisi Allah jika kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat’ (QS. Ash-Shaff: 2–3). Dan dua Syaikh (al-Bukhari dan Muslim) meriwayatkan hadis: ‘Tanda orang munafik ada tiga: apabila berbicara ia berdusta, apabila berjanji ia mengingkari, dan apabila dipercaya ia berkhianat.’”

Dengan demikian, janji tersebut dianjurkan untuk ditepati (sunnah mu’akkadah) dan makruh diingkari, namun hukumnya tidak sampai wajib sebagaimana syarat yang menyertai akad.

Pembahasan Ketiga: Status Denda Keterlambatan

Status denda mengikuti kaidah yang telah dijelaskan oleh Imam al-Mawardi pada pembahasan kedua. Persyaratan denda juga ditetapkan saat pembuatan akun (sebelum terjadinya akad), sehingga statusnya mulgha (diabaikan), yakni tidak menempel dan tidak berpengaruh pada akad, serta tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad. Namun bersetatus janji atau khabar.

Kesimpulan

1Dana

yang dibayarkan penyedia SPayLater kepada penjual berstatus utang (qardh) bagi pembeli, sebagaimana contoh dalam Fathul Mu’in.

2Bunga atau biaya tambahan

yang disyaratkan atas utang bukan termasuk riba dan hukumnya bukan haram, berdasarkan kaidah yang dijelaskan Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir: syarat yang mendahului akad tidak berpengaruh, hanya berstatus janji, dan tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad.

3Denda keterlambatan

juga mengikuti kaidah syarat tersebut, sehingga tidak berpengaruh pada akad karena ditetapkan saat pembuatan akun (sebelum terjadinya akad).

3Status janji

walaupun bukan sesuatu yang wajib dipenuhi namun termasuk ha-hal yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi sebab pengingkaran janji tergolong sebagai tannda-tanda kemunafikan.

Referensi :

Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam ash-Syafi’i. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Fathul Mu’in bi Syarh Qurratil ‘Ain bi Muhimmatid Din. Surabaya: Al-Haramain.

I’anatuth Thalibin ‘ala Halli Alfazhi Fathil Mu’in. Beirut: Dar al-Fikr.

Postingan Terkait

Bahtsul Masail

Sajadah Jumbo

• 1 month yang lalu
Bahtsul Masail

HUKUM MENYINGKAT KALIMAT THOYYIBAH!

• 3 years yang lalu