Hukum SPayLater dalam Tinjauan Fikih As-Syafi’i
Oleh : A. Nuchbah Alam
Pendahuluan
Di tengah zaman yang terus berubah, kita dihadapkan pada berbagai persoalan baru, baik dari segi budaya, sosial, maupun teknologi. Salah satunya adalah ShopeePay Later atau SPayLater, sebuah kemajuan dalam dunia belanja yang memudahkan pembeli untuk mencicil barang yang diinginkan. Pembayaran kepada penjual dilakukan lebih dahulu oleh pihak penyedia dana, lalu pembeli mengangsurnya kembali sehingga dapat memakai barang tersebut sesegera mungkin.
Namun dalam praktiknya, masih banyak orang yang belum mengetahui status hukumnya. Ketentuan layanan ini mengharuskan adanya tambahan pembayaran (berupa bunga atau biaya layanan) pada setiap bulan, serta denda apabila pembeli tidak membayar dalam tenggang waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui legalitasnya, diperlukan tiga pembahasan pokok:
1. Status uang yang digunakan untuk membeli barang.
2. Status tambahan pembayaran (bunga atau biaya layanan) setiap bulan.
3. Status denda keterlambatan.
Pembahasan Pertama: Status Uang yang Digunakan untuk Membeli
Uang yang digunakan untuk membayar barang kepada penjual adalah uang pihak lain yang dipinjamkan kepada kita. Dalam kasus ini, pihak penyedia dana SPayLater meminjamkan uangnya agar kita dapat membeli barang yang diinginkan. Dengan demikian, hubungan antara pembeli dan penyedia dana adalah hubungan utang-piutang (qardh).
Kasus ini serupa dengan contoh yang disebutkan dalam kitab Fathul Mu’in:
فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين (ص: 341)
ولو قال اشتر لي بدرهمك خبزا فاشترى له: كان الدرهم قرضا لا هبة على المعتمد
Dari keterangan ini dapat disimpulkan bahwa dalam transaksi SPayLater terdapat dua akad yang perlu dibedakan:
• Akad jual beli antara pembeli dan penjual barang, yang pada dasarnya sah apabila rukun dan syaratnya terpenuhi.
• Akad utang (qardh) antara pembeli dan penyedia dana, yaitu dana yang dibayarkan kepada penjual berstatus utang yang harus dikembalikan oleh pembeli.
Pembahasan Kedua: Status Bunga atau Biaya Tambahan Bulanan
Karena hubungan pembeli dan penyedia dana adalah utang, maka berlaku kaidah masyhur dalam fikih mengenai utang yang menarik manfaat tambahan:
وقد روي عن النبي ﷺ: «كل قرض جر منفعة فهو ربا»
Beberapa catatan penting terkait dalil ini:
• Syarat tambahan
Kaidah ini berlaku apabila manfaat atau tambahan itu disyaratkan dalam akad. Adapun tambahan sukarela saat melunasi utang yang tidak disyaratkan dalam akad merupakan persoalan yang berbeda dari pembahasan ini.
• Cicilan tidak sama dengan riba.
Membayar pokok utang secara berangsur tidak termasuk riba. Yang bermasalah adalah tambahan di atas pokok utang.
Pada SPayLater, pembeli diwajibkan membayar tambahan di atas pokok utang berupa bunga atau biaya layanan yang besarnya bergantung pada tenor. Tambahan ini ditujukan sebagai imbalan atas pemberian utang. Dengan demikian, jika hanya mengikuti kaidah di atas, hukum tambahan tersebut seharusnya adalah riba qardh sehingga haram.
Namun, dalam literatur fikih, persoalan utang ternyata memiliki ketentuannya tersendiri. Salah satu pembahasan yang relevan adalah apakah syarat yang disebutkan sebelum akad (misalnya saat pembuatan akun) memiliki pengaruh hukum terhadap akad yang terjadi kemudian.
Kaidah Syarat yang Mendahului Akad
Imam al-Mawardi dalam kitab al-Hawi al-Kabir menjelaskan:
قال الماوردي: اعلم أن الشرط في البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا تأثير له لأنه لا يكون شرطا وإنما يكون وعدا أو خبرا
Analisis
Dalam praktiknya, persyaratan tambahan imbalan di atas pokok utang ditetapkan saat pembuatan akun, yaitu sebelum akad pembelian. Maka, mengikuti teks al-Mawardi di atas, syarat tersebut:
• tidak berpengaruh pada akad (فلا تأثير له), sehingga tidak merusak akad;
• tidak dianggap sebagai syarat, melainkan hanya berstatus janji atau kabar (وعدا أو خبرا);
• tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad, karena kedudukannya hanya janji. Adapun hukum menepati janji dijelaskan pada bagian berikut.
Hukum Menepati Janji
Karena syarat yang mendahului akad berstatus janji, perlu dijelaskan hukum menepati janji. Dalam kitab I’anatuth Thalibin disebutkan:
ويتأكد أيضا استحباب وفاء الوعد، قال تعالى: ﴿وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم﴾ [النحل: 91]، وقال: ﴿يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود﴾ [المائدة: 1]، وقال: ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا﴾ [الإسراء: 34]. ويتأكد كراهة إخلاف الوعد.
قال تعالى: ﴿يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون﴾ [الصف: 2-3]. وروى الشيخان خبر: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان.
Dengan demikian, janji tersebut dianjurkan untuk ditepati (sunnah mu’akkadah) dan makruh diingkari, namun hukumnya tidak sampai wajib sebagaimana syarat yang menyertai akad.
Pembahasan Ketiga: Status Denda Keterlambatan
Status denda mengikuti kaidah yang telah dijelaskan oleh Imam al-Mawardi pada pembahasan kedua. Persyaratan denda juga ditetapkan saat pembuatan akun (sebelum terjadinya akad), sehingga statusnya mulgha (diabaikan), yakni tidak menempel dan tidak berpengaruh pada akad, serta tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad. Namun bersetatus janji atau khabar.
Kesimpulan
1Dana
yang dibayarkan penyedia SPayLater kepada penjual berstatus utang (qardh) bagi pembeli, sebagaimana contoh dalam Fathul Mu’in.
2Bunga atau biaya tambahan
yang disyaratkan atas utang bukan termasuk riba dan hukumnya bukan haram, berdasarkan kaidah yang dijelaskan Imam al-Mawardi dalam al-Hawi al-Kabir: syarat yang mendahului akad tidak berpengaruh, hanya berstatus janji, dan tidak wajib dipenuhi sebagai syarat akad.
3Denda keterlambatan
juga mengikuti kaidah syarat tersebut, sehingga tidak berpengaruh pada akad karena ditetapkan saat pembuatan akun (sebelum terjadinya akad).
3Status janji
walaupun bukan sesuatu yang wajib dipenuhi namun termasuk ha-hal yang sangat dianjurkan untuk dipenuhi sebab pengingkaran janji tergolong sebagai tannda-tanda kemunafikan.
Referensi :
Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madzhab al-Imam ash-Syafi’i. Beirut:
Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
Fathul Mu’in bi Syarh Qurratil ‘Ain bi Muhimmatid Din. Surabaya: Al-Haramain.
I’anatuth Thalibin ‘ala Halli Alfazhi Fathil Mu’in. Beirut: Dar al-Fikr.