Pentingnya Kesejahteraan Guru dan Pengajar dalam Sebuah Negara

Sebuah negara tidak akan mampu menegakkan peradaban rakyatnya tanpa dorongan pengetahuan yang memadai. Ilmu pengetahuan menjadi penggerak utama dalam seluruh lini pemerintahan, sekaligus menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah suatu program negara itu benar, tepat, proposional atau tidak.

Dalam Kitab Ihya’ Ulumiddin, Imam Ghazali menyebutkan beberapa variabel ilmu yang urgen untuk mempertahankan urusan dunia di sebuah negara.

أما فرض الكفاية فهو علم لا يستغني عنه في قوام أمور الدنيا كالطب إذ هو ضروري في حاجة بقاء الأبدان وكالحساب فإنه ضروري في المعاملات وقسمة الوصايا والمواريث وغيرهما وهذه هي العلوم التي لو خلا البلد عمن يقوم بها حرج أهل البلد وإذا قام بها واحد كفى وسقط الفرض عن الآخرين

“Adapun ilmu yang termasuk fardu kifayah adalah ilmu yang tidak dapat ditinggalkan demi tegaknya urusan dunia, seperti ilmu kedokteran, karena sangat dibutuhkan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia. Demikian pula ilmu hitung-menghitung, karena diperlukan dalam transaksi, pembagian wasiat, warisan, dan berbagai urusan lainnya. Inilah ilmu-ilmu yang apabila suatu negara tidak memiliki seorang pun yang menguasainya, maka seluruh penduduk negara tersebut berdosa. Namun apabila telah ada seorang yang menunaikannya, maka kewajiban itu telah gugur dari yang lainnya.”

Urgennya tenaga ahli dalam berbagai bidang ilmu mengharuskan keseriusan dan ketekunan yang ekstra agar fokus dalam apa yang menjadi spesialisasinya. Dengan ini, Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam kitab Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu menjelaskan bahwa kemaslahatan umum tidak akan terwujud tanpa adanya kesejahteraan bagi orang yang menekuni dan fokus dalam bidang spesialisasinya. Beliau menyatakan:

وعلى ولي الأمر توزيع نسب الإنتاج بحسب المصلحة، من زراعة وصناعة وتجارة وبناء وغيرها، لأن توفير الحاجيات أمر مطلوب شرعًا، وتعلم الصناعات فرض على الكفاية، فلولي الأمر أن يلزم الناس بما يحقق الحاجة بأجرة المثل، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا بذلك.

“Menjadi kewajiban bagi pemimpin untuk mengatur proporsi produksi sesuai kemaslahatan, baik dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, pembangunan, dan lainnya. Karena pemenuhan kebutuhan hidup merupakan tuntutan syariat. Mempelajari berbagai keterampilan termasuk fardhu kifayah, sehingga pemimpin berhak mewajibkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut dengan upah yang layak. Sebab kemaslahatan manusia tidak akan terwujud kecuali dengan cara demikian.”

Seorang pengajar yang fokus dalam bidang pengajarannya dan menjadi pencetak para tenaga ahli seharusnya dapat maksimal dalam mencerdaskan generasi bangsa tanpa terbebani finansialnya. Karena itu, pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap kesejahteraan guru dan pengajar. Hal ini ditegaskan dalam kitab Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab karya Imam Nawawi, yang mengutip pendapat Imam al-Ghazali:

مال المصالح لا يجوز صرفه إلا لمن فيه مصلحة عامة أو هو محتاج عاجز عن الكسب مِثْلُ مَنْ يَتَوَلَّى أَمْرًا تَتَعَدَّى مَصْلَحَتُهُ إلَى الْمُسْلِمِينَ وَلَوْ اشْتَغَلَ بِالْكَسْبِ لَتَعَطَّلَ عَلَيْهِ مَا هُوَ فِيهِ فَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ كِفَايَتُهُ

“Imam Ghazali berkata: Harta kemaslahatan umum tidak boleh diberikan kecuali kepada orang yang memiliki peran dalam kemaslahatan umum atau kepada orang yang membutuhkan dan tidak mampu bekerja. Seperti orang yang memiliki tugas yang manfaatnya dirasakan oleh kaum Muslimin, yang jika ia sibuk bekerja maka tugasnya akan terbengkalai. Maka ia berhak mendapatkan kecukupan dari kas negara.”

Pendidikan perlu untuk di perhatikan agar tidak terjerumus pada lingkaran paham Sekuler, Radikal, Komunis dan paham sesat lain. Dalam kitab Al-Adab al-Syar’iyyah, Ibn Muflih menjelaskan:

وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم كذلك ويرزقهما من بيت المال لأن في ذلك قواما للدين فهو أولى من الجهاد لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه

“Wajib bagi pemimpin untuk memperhatikan pengajar dan pelajar serta memberikan kesejahteraan dari kas negara kepada mereka. Karena hal tersebut menjadi penopang tegaknya agama, bahkan lebih utama daripada jihad. Sebab seorang anak bisa tumbuh dalam pemahaman yang salah, dan akan sulit menghilangkannya dari hatinya.”

Dalam pengelolaan negara, kebijakan harus disusun berdasarkan skala prioritas. Program-progam yang harus diterapkan segera untuk dilaksanakan. Hal-hal yang lebih penting harus didahulukan. Hal ini ditegaskan dalam kitab As-Siyasah asy-Syar’iyyah:

فالواجب في مصرفها أن يبتدأ منها أولا، بالقسمة على الأهم، فالأهم، من مصالح المسلمين العامة، كعطاء من يحصل للمسلمين به منفعة عامة

“Wajib (bagi pemimpin) dalam membelanjakan harta negara untuk mendahulukan yang paling penting di antara kemaslahatan kaum Muslimin, seperti memberikan kepada orang yang memiliki manfaat umum bagi masyarakat atau kepada mereka yang membutuhkan.”

Dan nominal gaji yang diberikan harus sesuai dengan kemaslahatan dan bersih dari kepentingan sehingga bisa merata dan proposional baik di swasta maupun negeri. Sayyid ‘Abdur Rahman bin Muhammad Ba ‘Alawi al-Hadhrami berkata dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin,

أرزاق القضاة كغيرهم من القائمين بالمصالح العامة من البيت المال يعطى كل منهم قدر كفايته اللائقة من غير تبذير

“Gaji atau tunjangan para hakim sama seperti para petugas lain yang mengurus kemaslahatan umum, yaitu diambil dari Baitul Mal. Masing-masing dari mereka diberikan sejumlah yang mencukupi kebutuhan yang layak baginya, tanpa berlebihan atau pemborosan.”

Dari penjelasan ini, jelas bahwa keberlangsungan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada ilmu dan orang-orang yang menyebarkannya. Oleh karena itu, keberadaan guru dan pengajar menjadi sangat penting.

Jurnalis : M. Shohihul Humam

Post Views: 19

ppmus.id

Menu

Pentingnya Kesejahteraan Guru dan Pengajar dalam Sebuah Negara

Bagikan artikel ini: